Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pilkada Serentak Berpotensi Menunda Serapan Anggaran Daerah

NavigasiNews – DI tengah riuhnya gema janji calon kepala daerah menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 15 Februari nanti, ada ancaman serius terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, jika kepala daerah terpilih nantinya tidak tanggap belajar dan mengeksekusi dengan tepat anggaran daerahnya.

“Kalau yang menang bukan petahana, butuh waktu tunggu bagi pemerintah daerah yang baru untuk mengeksekusi APBD nya sekitar 6 bulan. Dampaknya, ada resiko kehilangan pertumbuhan dua triwulan,” ujar Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih saat ditemui di sela acara Indonesia Eximbank Investor Gathering 2017 di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Selasa (7/2).

Arah kebijakan pertumbuhan yang merata dengan keterlibatan yang lebih aktif dari pemerintah daerah mendorong porsi belanja daerah tahun ini sudah hampir setara dengan belanja pemerintah pusat.

APBN 2017 mencatat dari total Rp2080,5 triliun belanja negara, Rp764,9 triliun diantaranya ditransferkan ke daerah dan dianggarkan sebagai dana desa. Sementara total belanja kementerian saja totalnya Rp763 triliun. Artinya, jelas Lana, hampir separuh kontribusi daya dorong pertumbuhan ekonomi tahun ini berasal dari daerah.

“Melihat kondisi sekarang ini, target 5,1% agak berat,” tambahnya. Untuk itu, imbuhnya, pemerintah (pusat) perlu mencari terobosan supaya kegiatan di daerah tidak vakum selama pilkada.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kontribusi aktif pemerintah daerah merupakan salah satu agenda utama untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tahan banting.

“Belanja daerah akan jadi penting untuk pemerataan dalam kesempatan ekonomi di Indonesia. Saya harap dengan setting seperti ini akan muncul kebijakan regional dan nasional untuk mendukung ekonomi kita yang lebih berdaya tahan,” tutur Sri Mulyani.

Be the first to comment on "Pilkada Serentak Berpotensi Menunda Serapan Anggaran Daerah"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*