Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Panglima Gatot Tak Tahu Pembelian Heli AW-101

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Navigasinews.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui soal perencanaan pembelian helikopter AgustaWestland AW-101 oleh TNI AU. Sedangkan Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, rencana pengadaan heli itu berawal sejak diusulkan menjadi pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015.

Hingga kini, urusan yang menguras uang negara mencapai ratusan miliar tersebut tetap misterius.

“Begini, itu dulu pesawat (untuk) kepresidenan. (Pengadaan) pesawat presiden itu melalui Setneg,” ujar Rymizard usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Pada akhir tahun 2015, publik sempat diramaikan dengan rencana pembelian heli AW-101 untuk kepresidenan. Namun Presiden Joko Widodo menolaknya dan rencana pembelian heli buatan Inggris itu dibatalkan.

Jokowi merasa heli VVIP kepre­sidenan Super Puma masih laik. Selain itu, presiden juga meminta agar pengadaan heli kepresidenan dibeli dari produksi dalam negeri.

Meski telah dibatalkan, ternyata TNI AU tetap jadi membeli Heli AW-101 pada akhir tahun 2016. Namun TNI AU menegaskan, pembelian itu berbeda peruntukkan. Dari yang awalnya untuk VVIP Kepresidenan, menjadi pesawat angkut berat.

Kembali menjadi kontroversi terkait pembelian heli ini, pe­nga­­daannya pun akhirnya kembali dibatalkan. Panglima TNI lalu melakukan investigasi mengenai rencana pembelian heli AW-101 yang tidak diketahuinya itu.

Pada rapat kerja hari ini dengan Komisi I, Gatot menuding Peraturan Menteri Pertahanan No 28 Tahun 2015 ikut berperan mengapa ia sampai tidak mengetahui soal perencanaan pembelian alutsista. Sebab dalam aturan tersebut, Panglima TNI tidak diberi kewenangan soal pembelian alutsista tiap-tiap matra. Sehingga soal perencanaan pembelian alut­sista untuk AU, AL, AD, Gatot tidak ikut mengetahuinya.

Menanggapi soal pembelian AW-101 terkait Permenhan yang dikeluarkannya, Ryamizard me­nyatakan itu tidak ada kaitannya. Sebab ternyata, uang pembelian AW-101 sudah dibayarkan sejak perencanaan awal pada 2015 lalu. Di mana menurutnya, untuk pembelian helikopter bagi kepresidenan, biayanya melalui Sekretaris Negara yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

“Uangnya dari Setneg. Jadi menteri pertahanan nggak tahu apa-apa,” kata Ryamizard.

Mantan KSAD ini menjelaskan, saat rencana pembelian AW-101 untuk pesawat VVIP kepresidenan melalui Setneg ditolak, rencana pembelian pun dialihkan ke Kementerian Pertahanan. Namun ternyata, kata Ryamizard, dana pembelian sudah dibayarkan oleh Kemenkeu.

“Jadi waktu (pembelian AW-101 untuk VVIP Kepresidenan) dia nggak boleh, baru ke Kemhan tapi kan uang itu sudah dibayar. Bukan melalui kemhan. Melalui kemenkeu,” jelasnya.

“Karena Kemenkeu memfasilitasi kalau (untuk) kepresidenan langsung ke setneg. Gitu. Jadi waktu kerja, Panglima nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Setneg yang tahu,” imbuh Ryamizard.

Mengenai rencana pembelian alutsista, Menhan menjelaskan bahwa peraturan tidak akan berubah. Tetap sesuai Permenhan yang mengatur tiap-tiap matra bisa langsung melakukan pengadaan alutsista tanpa perlu melalui Mabes TNI.

“Kan setiap beli itu beli-beli sendiri, kumpul orangnya. Angkatan Laut, Darat, Udara, Kemhan kumpul. Beli. Gitu,” tegas Ryamizard.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan tim investigasi soal rencana pembelian AW-101 masih terus berjalan. Ia belum bisa memastikan siapa yang membuat pengajuan dana untuk pembelian heli itu.

“Sekarang investigasi masih jalan. Dengan kehati-hatian dan ketelitian agar ketika diputuskan nanti sudah benar,” ujar Gatot di lokasi yang sama.

Ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan soal pembatalan pengadaan AW-101. Hanya saja yang pasti, kontrak pembelian heli tersebut sudah dibatalkan.

“Kan prosedur pengadaannya harus dilihat. Pembayarannya gimana. Apakah sudah ada uji atau tidak. Lalu apakah alat yang dibeli itu memang baru atau bekas yang lama? Tapi yang jelas saya sudah buat surat bahwa itu dilarang sama presiden,” urai Gatot.

Panglima TNI menegaskan memang tidak mengetahui soal rencana pengadaan heli AW-101 untuk TNI AU, seperti yang disampaikannya pada raker dengan Komisi I. Meski begitu, Gatot tak ingin menyebut Permenhan 28/2015 menyulitkan dirinya untuk mengatur postur TNI sesuai Minimum Essential Force (MEF).

“Ya emang nggak tau saya. (Soal prosedur) Itu juga yang saya heran. Makanya karena saya heran, saya kirimkan tim investigasi. Itu saya harus cek semuanya. Saya nggak bisa beri kesimpulan sekarang,” ujarnya.

Be the first to comment on "Panglima Gatot Tak Tahu Pembelian Heli AW-101"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*