Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bahaya Divestasi, Peraturan Pertambangan Tidak Boleh Sering Berubah

NavigasiNews – Pemerintah diminta hati-hati dalam hal izin ekspor, setelah adanya peraturan Pemerintah No.1/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

“Saya melihat dari spirit PP No.1/2017 itu masih perlu disempurnakan, karena divestasi tambang akan mengurangi eksplorasinya, sehingga harus mengembalikan sahamnya kepada nasional, atau negara,” kata Dewan Pengembangan Industri Pertambangan Indonesia Priyo Pribadi Soemarno di Jakarta pada Senin 6 Februari 2017.

Menurutnya, divestasi hingga mencapai 51 persen akan mengurangi eksplorasi perusahaan.  Meski, divestasi ini difungsikan untuk menaikkan kepemilikan nasional dalam investasi pertambangan.

Kemudian, atas divestasi tersebut, Priyo memiliki kekhawatiran bahwa kecenderungan keuntungan hanya akan diperoleh Indonesia diawal pemberlakuan peraturan, tidak dalam jangka waktu panjang.

Lantaran, ada inkonsistensi peraturan investasi pertambangan yang akan memicu kecenderungan menurunnya minat investasi.

“Saya berharap bahwa peraturan ini tak sering berubah, kalau berubah akan mengganggu investasi,” kata Priyo.

Karena itu, sambungnya, perlu ada lembaga independen yang membantu pemerintah dalam menilai angka investasi yang wajar.

Be the first to comment on "Bahaya Divestasi, Peraturan Pertambangan Tidak Boleh Sering Berubah"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*