Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pengamat: Stop Hakim MK dari Partai Politik!

Patrialis Akbar di Gedung KPK

Navigasinews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ramai jadi perbincangan masyarakat. Bukan soal prestasinya, melainkan salah satu hakimnya, Patrialis Akbar ditangkap usai menerima suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengulangi hal yang sama, ketika mantan Ketua MK Akil Mochtar dicokok KPK beberapa tahun lalu. Keduanya pun sama-sama dari partai politik.

Menanggapi hal itu, pengamat hukum tata negara, Asep Warlan mengatakan mulai saat ini seleksi pencarian hakim konstitusi harus jauh dari unsur partai politik. Menurut Asep, langkah ini perlu diambil untuk menghindari konflik kepentingan.

“Hemat saya hindarilah (dari parpol). Karena ada dua hal yang strategis itu, membubarkan parpol dan uji UU yang kaitannya dengan parpol. Maka hindari dari orang parpol,” kata Asep sebagaimana dilansir Okezone, Selasa (31/1/2017).

Menurut Asep, jika hakim MK terbebas dari segala kepentingan parpol makan akan terlihat orisinalitas, objektif dan yang paling penting adalah terhindar dari segala tekanan partai mana pun.

Sekadar diketahui, berdasarkan catatan Okezone, Patrialis Akbar terjun ke panggung politik dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Patrialis pun menjadi anggota DPR pada periode 1999-2004 dan 2004-2009 lewat PAN.

Kemudian, Akil Mochtar merupakan politikus yang besar di Partai Golkar. Akil yang kini mendekam seumur hidup di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu pernah menjadi Anggota DPR pada periode 1999-2004 dan 2004-2009.

Be the first to comment on "Pengamat: Stop Hakim MK dari Partai Politik!"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*