Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tiga Hal Yang Harus Diwaspadai Setelah Trump Menjadi Presiden

NavigasiNews – Kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang cenderung anti-mainstream mengundang kekhawatiran akan berdampak buruk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang patut direspons secara tepat untuk mengantisipasi kebijakan pemerintahan Trump ini.

Pertama, dari sisi fiskal, potensi kenaikan FFR (Federal Fund Rate) akan mengakibatkan biaya penerbitan obligasi pemerintah Indonesia semakin mahal.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, mengatakan kebijakan Trump yang ekspansif nantinya tidak hanya akan meningkatkan jumlah utang yang harus dibiayai dengan obligasi, namun juga akan mendorong kenaikan inflasi.

The Fed (Federal Reserve/Bank Sentral AS) bahkan telah berencana menaikkan suku bunga acuannya hingga ke level 1,75% pada akhir 2017. Implikasinya, imbal hasil obligasi AS juga akan semakin meningkat.

Hal ini kemudian akan mendorong meningkatnya aliran modal dari negara-negara lain termasuk dari Indonesia ke negara tersebut. Dengan demikian, yield obligasi pemerintah akan terdorong untuk semakin tinggi.

“Hal ini tentu saja akan semakin membebani APBN mengingat porsi utang dalam bentuk obligasi mencapai 79% dari total outstanding utang pemerintah per November 2016,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/1/2017)

Kedua, dari sisi moneter, volatilitas rupiah yang berpotensi lebih tinggi tahun ini akan mendorong BI menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Aliran modal keluar dari Indonesia berpotensi meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ketika tingkat suku bunga The Fed masih cukup rendah. Hal ini tentu saja akan berdampak pada meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Pada saat The Fed menaikkan suku bunga acuan (FFR) 25 basis poin menjadi 0,75% bulan Desember 2016 lalu, meskipun suku bunga BI 7 day Reverse Repo tetap dipertahankan pada level 4,75%, nilai tukar rupiah mengalami depreasiasi 59 poin dari Rp 13.367 per dollar AS menjadi Rp 13.426 per dollar AS pada 16 Desember 2016,” terang Faisal.

Alhasil, menurut Faisal, dengan melihat track record kebijakan Bank Indonesia selama ini, suku bunga acuan BI, BI 7 Day Repo Rate diperkirakan belum akan bergerak turun, bahkan berpotensi untuk meningkat. Apalagi, potensi kenaikan inflasi tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Ketiga, dari sisi perdagangan, kebijakan perdagangan AS yang berpeluang semakin protektif tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke negara itu. Sebab, selama ini AS memang menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan nilai total perdagangan pada Januari 2016 sampai Oktober 2016 mencapai US$ 19,27 miliar.

Tapi, produk-produk ekspor andalan Indonesia ke AS, selain merupakan produk-produk yang berbasis komoditas yang kompetitif seperti karet, udang dan furniture, juga merupakan produk manufaktur padat karya yang mengandalkan upah buruh murah, seperti tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Kontribusi tekstil, produk tekstil dan alas kaki mencakup 31% dari total ekspor Indonesia ke AS.

Dengan tingkat upah yang relatif tinggi, peluang AS untuk membangun industri manufaktur padat karya yang kompetitif masih sangat kecil. Dengan demikian, AS diperkirakan akan tetap mengimpor produk-produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki dari negara-negara yang berupah buruh murah seperti Vietnam dan Indonesia

“Yang justru perlu lebih dikhawatirkan sebenarnya adalah pangsa pasar ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut yang semakin tersaingi oleh produk-produk serupa dari negara-negara lain yang memiliki tingkat upah lebih rendah, seperti Vietnam dan Bangladesh,” kata Faisal

Selain itu, produk-produk manufaktur dari Indonesia saat ini sebenarnya sudah dikenakan tarif yang cukup tinggi di AS (rata-rata tarif MFN di atas 10%). Tarif ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan terhadap produk-produk manufaktur impor dari Meksiko yang umumnya hampir nol persen, karena adanya kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara NAFTA.

Oleh karenanya, kemungkinan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk produk-produk manufaktur dari Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan produk-produk dari negara-negara yang memperoleh tarif lebih rendah, atau yang sudah dibebaskan seperti Meksiko.

Hanya saja, beberapa produk ekspor Indonesia yang memiliki subtitusi impor di AS seperti minyak sawit, patut diwaspadai peluangnya untuk dikenakan kebijakan restriktif khususnya dalam bentuk non-tarif.

Be the first to comment on "Tiga Hal Yang Harus Diwaspadai Setelah Trump Menjadi Presiden"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*