Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

DPR : Perlu Strategi Khusus Penerimaan Pajak 2017

NavigasiNews – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuat terobosan untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Misbakhun pun menyarankan Sri langsung memimpin program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tersisa kurang dari tiga bulan lagi.

Menurut Misbakhun, ada kekhawatiran tentang penerimaan pajak 2017 yang tidak mencapai target.

Tax amnesty sisa tiga bulan. Kita ingin Ibu Menteri memimpin sendiri bagaimana hasil tax amnesty ini punya dampak langsung terhadap penerimaan di 2017,” kata Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/1/2017).

Misbakhun memandang, harus ada strategi khusus untuk mendongkrak dan mengelola penerimaan negara dari pajak. Ini masuk strategi pengelolaan dana Rp 4.200 triliun dari deklarasi tax amnesty.

Misbakhun juga mengatakan, kerja keras Kementerian Keuangan untuk mengejar target penerimaan dalam APBN Perubahan 2016 memang patut diapresiasi.

Sebab, Sri dan jajarannya bisa menjaga APBN Perubahan berjalan dalam asumsi makro yang telah disepakati hingga berdampak pada perekonomian nasional.

Namun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 64,7 triliun dinilai kurang berdampak signifikan.

Oleh sebab itu, imbuh dia, hal yang perlu diperkuat adalah realisasi penerimaan. Ia pun mengaku khawatir akan ada stagnasi dalam penerimaan.

Sebab, kondisinya memang sangat berat dan penerimaan pajak dari sektor pertambangan, industri dan perumahan juga turun.

“Maka di 2017, harus serius memikirkan kesinambungan dan kelanjutan bagaimana mengelola penerimaan ini,” tuturnya.

Be the first to comment on "DPR : Perlu Strategi Khusus Penerimaan Pajak 2017"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*