Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kapolri Tak Ingin MUI Dimanfaatkan Untuk Mengancam Kebhinekaan

Ketua Umum MUI Maruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan ahli hukum tata negara Mahfud MD dalam diskusi "Fatwa MUI dan Hukum Positif" di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Navigasinews.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, MUI mengakomodasi ormas-ormas Islam sekaligus memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem berbangsa dan bernegara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Namun, belakangan fatwa MUI berimplikasi luas dan memberikan dampak pada stabilitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta dapat berpengaruh ke sistem hukum yang ada di Indonesia.

Tito mencontohkan, fatwa MUI terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama. MUI mengeluarkan pernyataan bahwa Ahok menistakan agama, Alquran, dan ulama.

“Ini memiliki implikasi hukum yang sangat luas karena kasus bergejolak. Kemudian muncul gerakan yang belum dikenal sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, di mana terjadi mobilisasi dan opini terbentuk,” kata Tito saat membuka Focus Group Discussion (FGD) `Fatwa MUI dan Hukum Positif` di Aula Adhi Pradana, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Tak hanya itu, fatwa terkait penggunaan atribut nonmuslim bagi muslim pada perayaan Natal dan Tahun Baru juga memunculkan gerakan. Mulai dari cara yang lembut, hingga mendatangi mall dan sebagainya.

“Yang paling keras di Solo, mendatangani kafe, pohon natal dipatahkan, dan pengunjung dipukuli,” ungkap Tito.

Hadirnya fatwa, lanjut Tito, justru menjadi ancaman bagi keberagaman dan kebhinekaan di Indonesia. Menurut Tito, terjadi area abu-abu antara fatwa MUI dan hukum positif di Indonesia.

“Inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita tentang fatwa MUI,” ujarnya.

Aksi 212 juga menjadi perhatian kepolisian. Sisi positifnya, situasi terkendali dan aman dengan jumlah massa yang besar. Namun, aksi itu sekaligus menggerus mainstream Islam dan menaikkan transnasional yang tak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia.

“Gerakan transnasional ini berupaya memanfaatkan MUI dengan mengeluarkan fatwa tertentu dan ditegakkan. Beberapa analisis seperti ini perlu perhatian kita bersama,” jelas Tito.

Tito menegaskan, polisi menghormati MUI. Karena itulah, pihaknya tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan MUI agar mengeluarkan fatwa untuk mengancam kebhinekaan.

“Makanya perlu dialog untuk solusi agar kebhinekaan kita dan sikap tolerasi di NKRI terus terjaga,” tutup Kapolri.

Be the first to comment on "Kapolri Tak Ingin MUI Dimanfaatkan Untuk Mengancam Kebhinekaan"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*