Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kapolri dan MUI Bersinergi Bahas Fatwa dan Hukum Positif

KH.Mar’ruf Amien dan Kapolri, Tito Karnavian

Navigasinews.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar diskusi bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin dan ahli hukum tata negara Mahfud MD dalam diskusi “Fatwa MUI dan Hukum Positif” di ruang Lounge Adhi pradana Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Senin (16/01/2017).

Diskusi tersebut digelar dengan pembicara utama KH.Mar’ruf Amien dan Prof. Mahfud MD. Kegiatan juga dihadiri oleh Kapolri, Efendi Gazali, Hendardi, Hermawan sulityo, Irman Putra Sidin, Sekjen NU, Sekjen Muhamadiah, Kompolmas, Fachri Ali, Pejabat Utama Mabes Polri, dan Mahasiswa PTIK.

Kapolri dalam pembukaannya menyampaikan bahwa MUI adalah lembaga penting dalam hidup bernegara ( Ilmu keislaman ) MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Namun belakangan ini, fatwa MUI berimplikasi luas dan memberikan dampak pada stabilitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta dapat berpengaruh ke sistem hukum yang ada di Indonesia.

“Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kita tentang fatwa MUI hukum positif atau tidak. Kalau ini hukum positif, apa risikonya? Kalau bukan hukum positif, apakah betul harus ditegakkan? Kalau harus ditegakkan, siapa yang harus menegakkan? Kalau disosialisasikan, siapa yang mensosialisasikan? Dengan cara seperti apa mensosialisasikan?”

Aksi 212 juga menjadi perhatian kepolisian. Sisi positifnya, situasi terkendali dan aman dengan jumlah massa yang besar.

“Meski aman, tapi buka wacana baru, bukan dari saya, tapi tulisan-tulisan, tergerusnya mainstream Islam dan mulai naiknya transnasional,” ujarnya.

Karena itu, Tito berharap ada masukan bagi kepolisian dalam menyikapi masalah tersebut melalui diskusi ini. “Ini menjadi analisa kita bersama. Sekali lagi, kita hormati MUI, tapi kita tidak ingin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan MUI mengeluarkan fatwa. Untuk itulah saya kira perlu adanya satu dialog untuk cari solusi

“Fatwa MUI sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan. Jadi, langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak,” terang Jenderal Tito membuka Forum Diskusi.

Sebelum mengeluarkan suatu fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal aktif berkomunikasi dengan Polri untuk meminimalisasi kericuhan dan antisipasi penyimpangan fatwa.

“Fatwa itu kewenangan MUI. Kalau ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti, kami komunikasi dengan pihak Polri supaya tidak terjadi (kericuhan),” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin di Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Ditambahkannya, MUI membutuhkan institusi yang bisa mengamankan agar tak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan fatwa oleh sebagian masyarakat.

Meski demikian MUI menolak jika fatwa yang dikeluarkan menjadi biang keributan. MUI sama sekali tak pernah berniat memecah belah keberagaman.

“Tidak benar itu. Fatwa itu bagian dari toleransi, bagian dari kebhinekaan. Umat Islam dengan identitasnya dan harus dilindungi juga, agama lain dengan identitasnya harus dilindungi juga itukan kebhinekaan namanya,” jelasnya.

Ditegaskannya, setiap mengeluarkan fatwa, MUI selalu mempertimbangkan aspek sosial. Fatwa, kata dia, untuk menunjukan bagaimana umat Islam harus bersikap.

Ma’aruf juga menjelaskan, fatwa bersikap mengikat terhadap umat Islam. “Kalau pun sudah jadi hukum positif, hukum positif buat orang Islam juga, kalau bukan muslim enggak terbawa-bawa,” tandasnya

Be the first to comment on "Kapolri dan MUI Bersinergi Bahas Fatwa dan Hukum Positif"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*