Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Ambang Batas Calon Presiden Adalah Akal-akalan Partai Lama

ilustrasi pilpres

Navigasinews.com – Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menjelaskan bahwa presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang merujuk pada hasil pemilu 2014, merupakan akal-akalan partai lama untuk membendung kiprah partai baru saat pemilu 2019 mendatang.

“Presidential threshold ada sampai 20-25 persen itu adalah akal-akalan partai lama, mereka seperti tidak nyaman, lalu mencoba membatasi partai baru agar tak muncul figur lain di 2019 dan seterusnya,” jelas Adi dalam diskusi Redbons yang digelar di redaksi Okezone, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Adi pun meminta kepada panitia khusus RUU Pemilu untuk lebih berhati-hati dalam merancang aturan teknis dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Pasalnya, banyak masyarakat yang masih belum paham terhadap aturan teknis dalam penyelanggaraan pemilu.

“(Tahun ) ini merupakan pengalaman pertama dalam demokrasi elektoral kita bahwa Pileg dan Pilpres dilakukan serentak. Jadi saya minta kepada yang berwenang agar hal teknis tak bisa disepelekan. Pada Pemilu 2014 banyak kasus yang secara teknis bermasalah, banyak tak mengerti menyoblos. Orang tak memiliki kemelekan secara demokrasi dan akses informasi politik, akan salah dalam pencoblosan nantinya,” papar Adi.

Seperti diketahui, pembahasan Rancangan Undang-Udang (RUU) Pemilu tengah berlangsung di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah soal Pemilu Serentak 2019, di mana Pileg dan Pilpres diselenggarakan di hari yang sama.

Isi draf RUU usulan pemerintah mengisyaratkan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada parpol yang saat ini memiliki kursi di parlemen. Di mana ambang batas (Presidential Thresshold) pengajuan pasangan calon masih merujuk kepada hasil pemilu 2014, yakni 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Draf tersebut tentunya tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstusi (MK) terkait gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Atas putusan itu, setiap parpol berhak mengusung capres-cawapres pada Pemilu Serentak 2019.

Be the first to comment on "Ambang Batas Calon Presiden Adalah Akal-akalan Partai Lama"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*