Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berpihak Di Pilkada, Kapolda Sulbar Digeruduk Pemuda dan Mahasiswa

Massa Gerakan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Barat senin 16 januari 2016 di kantor kepala Kepolisian daerah kapolda Sulawesi Barat [Foto: lensakatulistiwa.com]

Navigasinews.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Rakyat Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor kepala Kepolisian daerah (Kapolda) Sulawesi Barat, Mamuju, 16/1/2017. Mereka menuntut netralitas aparat keamanan khususnya kepolisian dalam mengamankan Pilkada Sulbar Februari mendatang.

Massa tersebut merupakan gabungan dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Di antaranya adalah BEM Unika, BEM Poltekkes, FPPS Mamuju, Hipermata, Ismei Sulselbar, HPMK Kabuloang, Ipmapus Cabang Mamuju, BEM Faperta Unika, BEM Teknik, PMII, HMI.

Dari pemetaan daerah rawan konflik yang dilakukan oleh kepolisian negara Indonesia dan Bawaslu, Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi keempat di bawah DKI Jakarta, Aceh dan Papua Barat. Daerah tersebut merupakan daerah berpotensi rawan konflik pada pilkada serentak 2017, februari mendatang.

Ketua PMII Cabang Mamuju Ibnu Imat Totori dalam orasinya Menyesalkan pemilihan kepala daerah provinsi sulawesi barat diperparah bahwa kepolisian daerah Sulawesi Barat disinyalir mendukung salah satu pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan umum.

Menurut Ibnu, keberpihakan pada salah satu pasangan dalam pemilihan umum bagi aparat kepolisian merupakan tindakan melanggar undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 28 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Bukan Cuma maraknya sengketa tanah dan pihak aparat kepolisian menjadi tameng perusahaan untuk melawan rakyat beberapa kasus permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus Polda Sulawesi Barat bukan mengurusi politik praktis yang melanggar peraturan undang-undang” teriak ibnu melalui pengeras suara.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Manakarra, Herlin Meminta tegas kepada Polda Sulawesi Barat tentang permasalahan Urgen yang harus segera diselesaikan di Provinsi Sulawesi Barat Seperti tindakan Indisipliner Dan Kriminialisasi yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian.

“maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat dan Merajalelanya kasus korupsi di Sulawesi Barat” Tegas Herlin.

Aksi yang mulanya berjalan tertib tersebut berujung pada bentrok antara massa dan pihak kepolisian. Berkali-kali Ketua PMII Cabang Mamuju Ibnu Imat Totori dan Ketua HMI Cabang Manakarra Herlin menenangkan massa melalui pengeras suara, namun aksi saling serang pun sulit dihindarkan.

Massa aksi sangat mengesalkan kejadian tersebut. Sebagian besar massa aksi juga mengelu-elukan bahwa Kapolda Sulbar dan Kapolres Mamuju yang baru tidak dekat dengan masyarakat. Kedua pejabat itu dinilai hanya bekerja di belakang meja, sehingga tidak dikenali oleh massa aksi.

“Kami tidak kenal dan tidak tahu wajah mereka. Kedua pejabat tidak responsif dan bersosialisasi dengan baik, tidak pernah turun ke masyarakat. Belajarlah pada Wakapolda,” tegas Herlin.

Massa juga menilai ada upaya politis di tubuh Polda Sulbar. Lembaga ini dituding memihak pada salah satu paslon di Pilgub Sulbar.

“Ada mutasi tepat H-40 hari jelang Pilgub. Ada apa? Kemudian Kapolda yang baru menggelar rapat tertutup dengan Babinkamtibmas di luar Mapolda. Kami bawa data, karen itu hadirkan Kapolda ditengah-tengah kami,” tandasnya.

“Pesan kami ini semoga sampai ke Kapolri bahwa Polda Sulbar terindikasi melakukan keberpihakan pada Pilgub,” imbuhnya.

Setelah setiap perwakilan diskusi sejenak, akhirnya massa meminta Wakapolda untuk menemui mereka dan mengklarifikasi tudingan keberpihakan lembaga kepolisian daerah Sulawesi barat dalam pilkada.

Be the first to comment on "Berpihak Di Pilkada, Kapolda Sulbar Digeruduk Pemuda dan Mahasiswa"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*