Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Ini Respons DKI soal Kalah Gugatan Bukit Duri

Ilustrasi Penggusuan

Navigasinews – Pemprov DKI Jakarta kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan yang merasa dirugikan atas penggusuran yang dilakukan oleh DKI terhadap pemukiman mereka. Putusan tersebut dikabulkan oleh PTUN pada Kamis (5/1).

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, sedianya kebijakan menggusur atau yang disebutnya sebagai relokasi merupakan kebijakan yang tepat karena DKI sudah menyiapkan lokasi untuk tempat tinggal mereka yang ditertibkan.

“Relokasi sudah benar 100 persen. Kebijakan memberikan perlindungan kehidupan yang lebih baik bagi penghuni dari bencana alam yang tinggal di pinggaran sungai, menghindari penyakit yang berkembang dari air. Konsepnya pembangunan manusia,” ujar Sumarsono di Pinangsia, Jakarta Barat, Jumat (6/1).

Terkait apakah DKI akan banding atau tidak, ia mengaku belum memperoleh laporan secara persisnya dari Biro Hukum mengingat pihaknya sangat mempercayai tim kuasa hukum yang siap mewakili Pemprov DKI.

“Soal setuju banding atau tidak, tergantung telaah staf kan mereka lebih diberikan kepercayaan penuh,” pungkasnya.

Adapun amar putusan majelis hakim terhadap gugatan warga Bukit Duri tersebut adalah dengan membatalkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3, dan mewajibkan Pemprov DKI Jakarta memulihkan hak-hak warga yang telah dilanggar dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah dialami warga Bukit Duri.

“Dengan dikabulkannya gugatan warga Bukit Duri, keadilan yang selama ini tidak pernah berpihak pada korban gusuran menjadi nyata,” ujar Kuasa Hukum Warga Bukit Duri, Vera Soemarwi dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan, warga Bukit Duri mulai tertindas pada tanggal 29, 30 September serta 1 dan 3 Oktober 2016, di mana waktu tersebut merupakan waktu saat pemggusuran di lokasi tersebut terjadi. Alasan penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI di Bukit Duri karena DKI akan melakukan normalisasi sungai Ciliwung, di mana di kawasan tersebut banyak pemukiman di bibir sungai.

DKI saat itu menerbitkan SP 1 hingga 3 dengan alasan bahwa warga Bukit Duri telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum sehingga harus dilakukan penggusuran. Tak terima, maka warga Bukit Duri pun melayangkan gugatannya.

Dengan putusan saat ini sangat menguntungkan warga Bukit Duri. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa DKI wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duti akibat diterbitkannya SP 1, 2, dan 3, dihancurkannya rumah-rumah warga, dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak.

Kemudian, pelaksanaan pembebasan tanah-tanah warga Bukit Duri tidak berdasarkan tahap-tahap dalam UU pengadaan tanah, yakni inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti rugi, dan pelepasab instansi.

Selanjutnya adalah pelanggaran asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan, serta penertiban SP 1, 2, dan 3 yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Be the first to comment on "Ini Respons DKI soal Kalah Gugatan Bukit Duri"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*