Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Waspada Perpecahan, PBNU Ingatkan Kembali ke Bhineka Tunggal Ika

konferensi pers dengan tema “Refleksi Akhir Tahun 2016: Pudarnya Semangat Toleransi dan Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta.

Navigasinews – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jumat (30/12), melaksanakan konferensi pers dengan tema “Refleksi Akhir Tahun 2016: Pudarnya Semangat Toleransi dan Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jakarta. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj dalam pidatonya menyampaikan sejumlah poin penting sebagai bahan refleksi sepanjang lembaran tahun 2016. Terutama persoalan politik kebangsaan dan tumbuhnya radikalisme.

Menurut Said, tahun 2016 penuh warna narasi penonjolan politik identitas yang rentan menggerogoti sendi-sendi konsesus nasional berdasarkan Pancasila. Perhelatan politik Pilkada DKI Jakarta dan konflik Tumur Tengah dieksploitasi sebagai bahan bakar untuk menyulut benih-benih perpecahan antarelemen bangsa.

PBNU, dijelaskan Said, mengingatkan semua pihak agar kembali ke jati diri bangsa yang mengakui kemajemukan dalam wadah perjanjian yang diikat semangat Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan, lanjut Said, adalah tambahan energi untuk melipatgandakan kekuatan, bukan benih menumbuhkan perpecahan.

“Demokrasi kita yang tengah dikonsolidasikan untuk mengalokasi kesejahteraan publik berpotensi dibajak oleh gerakan fundamentalis agama dan ideologi fundamentalis pasar. Kebebasan telah memberi panggung kepada kelompok radikal mengekspresikan pikiran dan gerakannya yang berpotensi menggerogoti NKRI melalui isu SARA, provokasi permusuhan dan terorisme,” ungkap Said.

“Sebenarnya yang kami harapkan, pemerintah terutama aparat kepolisian tegas terhadap kelompok radikal yang akan merongrong, menggerogoti dan mengganggu perjalanan negeri ini. Termasuk ormas-ormas yang suka main hakim sendiri,” kata Said menegaskan.

Di sisi lain, PBNU menilai fundamentalis pasar telah memperalat demokrasi Indonesia sebagai sistem yang melayani kepentingan modal. Said menuturkan, demokrasi berubah menjadi demokrasi pasar yang menempatkan modal sebagai tuan, bukan rakyat datang ke bilik suara dalam pemilu.

“Rakyat memang telah memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Tapi, episentrum kebijakan masih berpusat di tangan kapital,” jelasnya.

Said menilai, fundamentalisme pasar yang demikian hanya menyisakan ketimpangan sosial. “Di semua negara, radikalisme tumbuh bersemi di tempat yang gagal mengatasi kemiskinan, pengangguran dan juga ketimpangan,” tegasnya.

PBNU mengingatkan, seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan terus-menerus kesepakatan dasar bangsa Indonsia yang mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh ikhtiar mengisi pembangunan harus dijiwai dan diorientasikan untuk memperkuat konsesus nasional, bukan untuk mempertajam perbedaan.

Be the first to comment on "Waspada Perpecahan, PBNU Ingatkan Kembali ke Bhineka Tunggal Ika"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*