Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Jokowi Telusuri Dugaan Pelanggaran Kasus Helikopter AW 101

Foto: Ilustrasi Persenjataan Perang TNI

Navigasinews – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan menulusuri dugaan pelanggaran dibalik pembelian helikopter AgustaWestland AW-101. Pembelian helikopter ini seharusnya sudah batal pada pertengahan 2016.

Jokowi berkata akan mengambil langkah selanjutnya setelah mendapat penjelasan lengkap dari pihak TNI. “Saya juga akan tanyakan ke Kementerian Pertahanan karean ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas, kalau ada penyelewengan tahu sendiri akibatnya,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Rabu, 28 Desember 2016.

Jokowi menegaskan kembali bahwa ia ingin industri pertahanan Indonesia berkembang. Oleh karenanya, jika industri pertahanan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI, maka hasil industri lokal itu yang akan diprioritaskan. “Sejak awal, kalau bisa dalam negeri ya dalam negeri. Kalau dari luar, itu harus ada hitungannya,” ujar Jokowi menegaskan.

Sebelumnya, pihak TNI AU menegaskan bahwa pembelian helikopter AW101 tetap dilakukan karena berbeda dengan rencana pemerintah. Pembelian helikopter AW101 yang dibatalkan adalah yang akan digunakan untuk kebutuhan VVIP. Adapun pembelian helikopter yang dilakukan oleh TNI AU akan digunakan untuk kebutuhan SAR.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan akan mengecek kembali pembelian helikopter apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. Sebab, berdasarkan sepengetahuannya, kontrak pembelian sudah dibatalkan.

“Saya sudah membuat surat untuk pembatalan kontrak,” kata Gatot usai mengisi ceramah umum di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Desember 2016. “Sudah lama (pembuatan surat pembatalan.”

Wacana pembelian helikopter buatan Inggris tersebut telah bergulir sejak 2015. Sebelumnya, TNI Angkatan Udara (AU) berencana mendatangkan tiga helikopter AW101 pada tahun 2016 dan 2018. Rencananya helikopter AW 101 akan digunakan untuk tamu VIP, termasuk Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan tamu negara.

Namun, Presiden Joko Widodo telah membatalkan pembelian karena dianggap terlalu mahal. Meski telah dibatalkan, baru-baru ini TNI AU diberitakan tetap melakukan pembelian helikopter AW101 untuk keperluan pasukan dan SAR Tempur.

Be the first to comment on "Jokowi Telusuri Dugaan Pelanggaran Kasus Helikopter AW 101"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*