Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Fraksi PPP: Keluar Dari Tradisi, UU MD3 Harus Direvisi Total

Foto: Reni Marlinawati

Komposisi dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tidak lazim. Ini karena dari zaman dahulu, yang menjadi pimpinan MPR/DPR RI merupakan kader dari partai pemenang pemilu.

“Jujur saja komposisi tidak normal sebetulnya. Yang keluar dari tradisi sebelumnya, di mana pada zaman orba atau juga reformasi komposisi-komposi di DPR tidak pernah terjadi komposi seperti saat ini,” tegas Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).

Oleh karena itu, PPP dari awal mendukung revisi terbatas UU MD3 pada periode kali ini dengan mempertimbangkan kondisi tak normal yang muncul dalam komposisi pimpinan MPR/DPR RI kali ini.

“Menurut PPP, kondisi politik saat ini sudah kondusif, dimana posisi KMP dan KIH sudah tak lagi relevan, maka perubahan UU MD3 harus dilakukan,” jelasnya.

Diketahui revisi UU MD3 terbatas dimaksudkan untuk mengakomodir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene merupakan fraksi dari partai pemenang Pemilu 2014 lalu. Dalam revisi terbatas itu, anggota Fraksi PDIP akan diberi slot sebagai wakil ketua MPR RI dan wakil ketua DPR RI.
Namun bagi Reni, revisi UU MD3 terbatas ini merupakan pintu masuk bagi revisi total UU MD3.

“Dimana proporsionalitas dalam berbagai AKD saya kira juga harus dilakukan. Saya juga pernah sampaikan di paripurna komposisi di DPR itu harus representasi dari perolehan suara. Karena itu representasi dari rakyat yang milih wakilnya di DPR,” ujarnya

Be the first to comment on "Fraksi PPP: Keluar Dari Tradisi, UU MD3 Harus Direvisi Total"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*