Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Partai Politik Masih Abai Melayani Publik

Foto: (Istimewa)

NavigasiNews – Partai politik di Indonesia ternyata masih abai untuk melayani publik. Temuan Komisi Informasi Pusat (KIP) menjelaskan, dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPR, ternyata abai dalam urusan keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut Ketua KIP John Fresly, bahkan enam partai politik tidak merespons proses verifikasi yang dikirim tim monitoring dan evaluasi KIP. Mereka adalah Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Baru pada tahapan pertama yang mereka diberi kuesioner itu tidak merespons dengan baik. “Sehingga tidak mungkin dilanjutkan lagi ke tahap kedua,” ujar John seperti dikutip dari Kompas.com.

Padahal, ada empat tahapan yang harus dilalui. Yaitu pengiriman kuesioner, verifikasi situs dan data pendukung, verifikasi lanjutan dan kunjungan badan publik.

Selain itu, enam partai politik tersebut tidak memiliki pejabat yang ditunjuk khusus untuk melayani permintaan informasi alias PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Padahal, dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan PPID wajib ada. “PPID itu memang mendokumentasikan semua catatan-catatan dokumen. Khususnya dalam hal parpol itu ada anggaran APBN, APBD, atau sumbangan masyarakat yang masuk ke parpol itu,” ujar John seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Sedangkan empat partai lain, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, dan PAN dalam kategori tak informatif. Skor keterbukaan informasi empat partai itu di bawah 30 poin dengan maksimal 100 poin.

Gerindra dengan skor 25,97, merupakan partai politik paling transparan. Disusul Partai Hanura (17,94), PKS (16,73) dan PAN (10,70). Mereka tak memberikan informasi secara terbuka saat diverifikasi oleh tim dari KIP.

Merujuk pasal 15 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ada tujuh informasi harus disediakan oleh partai politik. Yaitu asas dan tujuan; program umum dan kegiatan; nama, alamat, kepengurusan dan perubahannya.

Lalu juga masalah pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber APBN atau APBD; informasi mengenai mekanisme pengambilan keputusan partai; keputusan partai hasil muktamar/kongres/munas; serta informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Angka ini lebih rendah dibanding dengan pencapaian tahun lalu. Desember tahun lalu, ketua KIP Abdulhamid Dipopramono menjelaskan, KIP mengirimkan kuesioner pada 12 partai politik. Tapi hanya lima partai politik yang mengisi dan mengembalikan kuisioner. Tahun 2013, bahkan hanya satu parpol yang mengembalikan kuesioner. Sedangkan pada 2014 sama seperti tahun ini, hanya empat partai politik.

Padahal, keterbukaan informasi ini sangat perlu bagi publik dan partai politik. Terlebih, dengan wacana bantuan subsidi buat partai politik.

Bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp4,7 triliun bagi sepuluh partai politik yang ikut dalam pemilu. Dana itu nantinya digunakan untuk operasional partai dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jika bantuan ini digelontorkan, maka partai politik harus terbuka kepada publik, terutama soal pengelolaan dana.

Be the first to comment on "Partai Politik Masih Abai Melayani Publik"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*