bnpt 1 photo bnpt 2_zpsit6thrqt.png

Mendukung Langkah Jitu Kapolri

Jenderal Tito Karnavian Saat Dialantik Sebagai Kapolri

Oleh: Ade Saktiawan
(bisa baca tulis, Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan UGM Yogyakarta)

Sebelum negara memiliki konsep yang jauh lebih kompleks seperti saat ini, oleh tradisi Yunani Kuno lebih dulu memulai konsepsi negara dalam bentuk polis (negara kota) yang luasnya hanya sebesar kota yang dilingkari oleh tembok yang berfungsi sebagai pertahanan negara dan permasalahan masyarakatnya pun masih sangat sederhana. Dalam tradisi ini kemudian lahir ide hukum dari filsuf Aristoteles yang berpendapat bahwa substansi hukum adalah keadilan. Kira-kira seperti itulah singkatnya bagaimana relasi antara negara dan hukum yang harus mendatangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk seluruh warga negaranya.

Dalam sebuah forum ilmiah yang pernah saya ikuti, seorang akademisi pernah memberi pernyataan bahwa penegakan hukum negara di Indonesia saat ini berada dalam level yang paling nadir. Statement ini tentu punya dasar jika kita melihatnya secara keseharian melalui media cetak ataupun media daring. Menjadi pengetahuan umum bagi kita, bagaimana lemahnya para penegak hukum atau pelayan publik dalam melayani kepentingan hukum warga negaranya. Praktik suap, pungutan liar, hingga pembiaran tindakan intoleransi adalah sebuah pemakluman saat masyarakat/kelompok masyarakat berurusan dengan representasi negara dalam tubuh dan seragam para aparatur negara. Berjamurnya peraturan (baca: over regulated) tidak berbanding lurus dengan penegakannya. Hingga ada anggapan bahwa negara kita belum menjadi negara hukum, masih menjadi negara peraturan.

Hopeless ataupun nyinyir kepada negara tentu bukan sebuah jalan keluar. Gerak cepat yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam menjalankan agenda revolusi mental dimulai dengan membersihkan para aparaturnya dari kebiasaan-kebiasaan lama yang kemudian (dianggap) menjadi kebenaran. Gerakan saber pungli (sapu bersih pungutan liar), pencegahan/pemberantasan kasus-kasus korupsi, hingga penegakan hukum melalui eksekusi peledakan kapal asing yang melakukan illegal fishing adalah langkah maju pemerintah dalam hal mengembalikan kewibawaan hukum negara Indonesia. Dasar dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah kita telah sesuai dengan agenda-agenda penegakan hukum yang telah disusun dalam RPJMN 2015-2019. Tentunya dengan tidak mengabaikan agenda-agenda program legislasi nasional yang juga sangat penting dalam pembangunan hukum nasional.

Terkait penegakan hukum, kita tidak terlepas dari lembaga kepolisian, yaitu Polri. Setelah melalui proses yang membuat publik harus menarik napas panjang karena situasi yang penuh polemik saat masa transisi antara kepemimpinan Jend.Pol.Sutarman dan Jend.Pol.Badrodin Haiti, tepat tanggal 13 Juli 2016 Presiden Joko Widodo kemudian melantik Jend.Pol.Tito Karnavian sebagai Kapolri (Kepala Polri) yang baru. Sebelumnya, semua fraksi komisi III DPR RI dan rapat paripurna DPR RI secara aklamasi menyetujui Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Memiliki pengalaman sebagai Kapolda Metro Jaya (ingat slogan Turn Back Crime), Kepala Densus Anti Teror dan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menjadi garansi bahwa akan ada peningkatan kinerja kepolisian (Densus 88 Anti Teror) dalam pencegahan dan pemberantasan ancaman dan aksi-aksi kejahatan internasional dan gangguan terorisme yang menjadi agenda bersama di seluruh belahan dunia saat ini.

Reformasi dan perbaikan dalam internal kepolisian juga menjadi agenda prioritas Polri yang diagendakan oleh Tito selama menjadi Kapolri. Tentu kita semua menantikan polisi sebagai penegak hukum yang humanis.

Dalam hal penanganan terorisme, informasi dan analisa berupa pemetaan, struktur dan jaringan kelompok terorisme yang dimiliki Polri saat ini setidaknya telah membuahkan hasil dengan menggagalkan aksi-aksi terorisme yang memiliki afiliasi yang sangat kuat dengan kelompok ISIS. Rangkaian rencana serangan bom yang ditemukan di Bekasi yang merencanakan peledakan bom bunuh diri di depan Istana Negara saat upacara pergantian pasukan, kelompok teroris di Tangerang Selatan berhasil digagalkan oleh Detasemen Khusus Anti Teror. Dukungan dan apresiasi kepada lulusan terbaik Akpol 1987 dan lulusan Police Studies Universitas Exeter, Inggris ini tentu tidak berlebihan.

Menguatnya kembali ide-ide konservatisme dan perasaan inferior yang ditunjukkan melalui tindakan melanggar hukum adalah ancaman kebhinekaan yang paling telanjang saat ini. Hal ini juga merupakan tugas kepolisian untuk mematikan benih-benih konservatisme dengan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat.

Sebelum langkah penegakan hukum yang tepat, langkah reformasi yang dilakukan dalam internal kepolisian yang bisa kita saksikan bersama adalah bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Kapolri terhadap aparatnya yang bertugas di daerah, Kapolri kembali memberikan pemahaman terhadap isi dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri atas:

  1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Langkah pembinaan yang dilakukan Kapolri dengan mengingatkan internal kepolisian agar segala penemuan hukum yang dilaksanakannya tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman ini boleh dikatakan sangat mendasar, tetapi ini sangat penting sebelum langkah penegakan hukum diambil. Ketaatan terhadap asas hukum dan kaidah hukum yang lebih tinggi akan berkorelasi terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan kedepannya.

Beberapa langkah jitu dari Pak Kapolri harus terus kita dukung bersama untuk mengangkat kembali posisi negara dalam melaksanakan penegakan hukum. Cita Kapolri untuk membawa institusi kepolisian dalam membangun budaya hukum sudah sejalan dengan cita-cita penegakan hukum yang diidealkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum tergantung pada tiga unsur hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ubi Societas Ibi Ius.

***

Eh, Sudah Baca Ini Belum?

Wakapolri Menghadiri ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime Di Fhilipi... Navigasinews.com - Kehormatan dan kebanggaan kembali ditorehkan Kepolisian Negara Republik Indon...
Pertemuan BIN, KAPOLRI & Gubernur Papua Membahas Keamanan PAPUA Menghadapi P... Navigasinews.com - Terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN mem...
Polda Aceh : Zulkiram Malas Dinas Jadi Di Pecat Navigasinews.com - Muhammad Zulkiram mengaku resign dari Korps Bhayangkara setelah tujuh tahun berdi...
Masa Pensiun Sampai 2022, Jenderal Tito Karnavian Tak Pikir Macam-Macam Navigasinews.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menegaskan bahwa dirinya tak tertarik unt...
Tito Karnavian Fokus Sebagai Kapolri Navigasinews.com - Meskipun berbagai unsur masyarakat menginginkan Jenderal Pol Tito Karnavian naik ...