Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Komnas HAM Apresiasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama di Kota Bekasi

Foto: Rahmat Effendy (Walikota Bekasi)

Navigasinews – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, M Imdadun Rahmat, menyampaikan apresiasi dan memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi terkait penyelesaian konflik umat beragama di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Apresiasi disampaikan dalam kunjungan kerja Komnas HAM RI ke Pemerintah Kota Bekasi terkait pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Ruang Rapat Wali Kota Bekasi, Rabu (21/12) siang.

Kunjungan kerja ini dalam rangka koordinasi, komunikasi, dan konsultasi penyelesaian kasus kebebasan umat beragama di Kota Bekasi.

“Kami juga sampaikan dalam konferensi pers bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu yang bisa di contoh oleh daerah-daerah yang lain di dalam menyelesaikan persoalan konflik agama yang terjadi,” ucap Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat, Rabu (21/12).

Imdadun menuturkan, pada awal tahun ini, pihaknya telah berkunjung ke Kota Bekasi untuk mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi.

Komnas HAM mengapresiasi kebijakan Wali Kota dalam menyelesaikan beberapa konflik antarumat beragama.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan, bahwa warga Kota Bekasi sangat heterogen dan plural. Tercatat ada 324 ribu non-Muslim di Kota Bekasi.

Biasanya, kepala daerah takut masuk ke area ini lantaran sangat sensitif. Namun sejak 2009, pihaknya sudah melakukan penyeimbangan terhadap kebebasan umat beragama dan sikap toleransi di Kota Bekasi.

Rahmat menuturkan, pada  2009-2010 pemerintah Kota Bekasi menggelar deklarasi kerukunan umat beragama, yang dilanjutkan apel akbar deklarasi umat beragama yang diikuti oleh 50 ribu orang di Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi pada 2016.

“Sekarang ada lembaga Majelis Umat yang mengurus kebutuhan umat beragama di Kota Bekasi yang (para pengurusnya) diberikan honor. Bedanya dengan FKUB, FKUB itu hanya di tingkat kota sedangkan majelis umat mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan RW,” tutur Rahmat Effendi.

Berkenaan dengan masalah pembangunan beberapa rumah ibadah, Rahmat memaparkan, konflik GPIB Jemaat Galilea di Jakasetia, Bekasi Selatan yang prosesnya memakan waktu hampir 19 tahun bisa diselesaikan.

Gereja Kalamiring, Kranggan Jatisampurna, juga sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Gereja Santa Clara Bekasi Utara prosesnya sudah dianggap selesai.

Be the first to comment on "Komnas HAM Apresiasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama di Kota Bekasi"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*