Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Polri: Penggeledahan Anggota Harus Seizin Kapolri Memang Sudah Prosedurnya

Kabiro Penum Polri, Kombes Rikwanto. (Foto: Danar Dono/VIVA.co.id)

Navigasinews – Karo Penmas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto membenarkan, bahwa prosedur penggeledahan yang dilakukan penegak hukum lain terhadap anggota Polri, harus seizin atau melalui surat izin dari Kapolri atau Kadivpropam di tingkat kapolda.

‎”(Surat) itu hanya penegasan saja, ini sudah lama. Pendampingan nanti yang dampingi propam atau hukum,” kata Rikwanto di Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Nantinya kata Rikwanto, setiap anggota Polri yang terjerat kasus baik oleh penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus melaporkan kepada pimpinannya masing-masing di daerah, untuk mendapatkan pendampingan.

“Muncul pertanyaan anggota Polri gini-gini di media, kok kita (pimpinan) enggak tahu ada masalah. Untuk penegasan itu saja supaya satuannya tahu dan ada pendampingan,” ujarnya.

Menurut Rikwanto, hal itu perlu ditekankan karena sejumlah kasus yang menjerat anggota Polri. Sehingga, lanjutnya, seharusnya setiap penggeledahan terhadap anggota Polri harus mendapatkan pendampingan dari Divisi Propam atau Divisi Hukum Polri.

Jadi, lembaga penegak hukum yang menangani kasus terkait polisi, semestinya melaporkan ke pimpinan Polri sebelum melakukan tindakan.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyebutkan bahwa koordinasi merupakan hal yang lumrah dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Biasanya selalu ada koordinasi dengan polisi. Dilaksanakan undang-undang KPK dan tindak pidana korupsi. Itu saja pedomannya,” ujar Syarif saat ditemui pada Minggu (18/12/2016).

Syarif menjelaskan bahwa selama ini koordinasi terus dilakukan KPK dengan Polri, termasuk izin untuk menggeledah. Jadi, Syarif tak mempermasalahkan keberadaan surat tersebut.

“Memang yang selama ini kita lakukan, bekerjasama dan berkoordinasi tentang izin (menggeledah),” tambah Syarif.

Sebelumnya, terbit surat pemberitahuan dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Idham Aziz. Dalam surat itu disebutkan penggeledahan anggota Polri harus Seizin Kapolri. Surat tertanggal 14 Desember itu ditembuskan kepada Kapolri, Irwasum Polri serta para kapolda.

Be the first to comment on "Polri: Penggeledahan Anggota Harus Seizin Kapolri Memang Sudah Prosedurnya"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*