Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Polemik UU Ketenagalistrikan, Dewan Energi Listrik Sesalkan Frasa ‘Dapat’ Dalam Putusan MK

Ilustrasi Penyediaan Listrik Nasional

Navigasinews- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang baru saja diuji materil di Mahkamah Agung (MA) masih menimbulkan perdebatan serius antara pihak Perusahaan Listrik Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dewan Energi Nasional Rinaldy Dalimi mengaku bahwa pihaknya merasakan adanya upaya penghilangan peran dan kuasa Negara terhadap pengolalaan sektor listrik nasional melalui UU No 30 Ketenagalistrikan tersebut.

“Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini, ada indikasi Unbounding, setelah saya pelajari dua pasal ini, oh ternyata iya,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (17/12/2016).

Dua pasal yang dimaksud Rinaldy adalah pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Menurutnya, perbedaan tafsir yang timbul antara dua lembaga Negara mengenai wewenang pengelolaan tenaga listrik nasional tersebut dikarenakan adanya frasa “dapat” di dalam pasal tersebut. Ia mengatakan jika kata “dapat” di pasal 10 dalam UU Ketenagalistrikan itu tidak memiliki makna yang jelas antara diperbolehkan atau tidak.

“Mengapa itu jadi kekhawatiran? Karena ada kata-kata ‘dapat’ di situ. Jadi dalam pasal 10 berbunyi bahwa dapat dilakukan secara terintegrasi. Jadi dapat dilakukan secara boundling, berarti dapat juga dilakukan secara unboundling. Saya dari dulu (menganggap) kata-kata dapat itu tidak ada maknanya. Dapat boleh atau tidak,” pungkasnya.

“Sehingga dengan gampang MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa pasal ini memang harus diinterpretasikan dengan benar sehingga bersyarat,” sesal Rinaldy

Sebelumnya, dalam putusan MK, praktik unboundling atau pemisahan kegiatan usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat harus ditempuh di bawah prinsip “dikuasai oleh negara”, sekalipun penyediaan tenaga listrik seyogyanya adalah pihak swasta.

“Namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta nasional maupun asing, BUMD, swadaya masyarakat maupun kooperasi,” Ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna saat membacakan putusan.(GS)

Be the first to comment on "Polemik UU Ketenagalistrikan, Dewan Energi Listrik Sesalkan Frasa ‘Dapat’ Dalam Putusan MK"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*