Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

PKS Minta Jatah Kursi MKD, Hanura: Sulit Untuk Diakomodir

Politikus asal Hanura Syarifuddin Sudding

Navigasinews- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) meminta jatah kursi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melalui perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun Syarifudin Suding, Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), mengatakan jika itu merupakan permintaan yang sulit dikabulkan. Sebab, keputusan pemilihan dan pergantian pimpinan MKD berada di tangan anggota MKD dan sesuai rapat pleno.

“Ndak (tidak), saya kira ketua MKD tetap (dari fraksi Gerindra). Karena itu keputusan pleno, di UU MD3 itu dipilih dari dan oleh anggota. Dan itu susah diputuskan di tingkat anggota pada pemilihan ketua,” ujarnya, Jumat (16/12/2016).

Menurutnya, setiap anggota MKD akan menolak perubahan formasi pimpinan MKD yang diajukan Fraksi PKS.

“Saya kira angota tidak akan setuju melakukan perubahan (pimpinan MKD),” kata Sudding.

Namun, masih ada kemungkinan untuk mengakomodir keinginan fraksi PKS, salah satunya dengan menambah kursi pimpinan mahkamah. Itupun jika setiap anggota mahkamah berkenan menyetujuinya.

“Tidak ada masalah kalau mau ditambah (kursi pimpinannya), tambah saja. Silahkan kalau dalam posisi wakil ketua boleh saja. Tapi posisi ketua tetap dipegang Pak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad),”pungkasnya.(GS)

Be the first to comment on "PKS Minta Jatah Kursi MKD, Hanura: Sulit Untuk Diakomodir"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*