Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Putusan MK Atas UU Kelistrikan Timbulkan Perbedaan Tafsir Antara PLN dan ESDM

ESDM vs PLN dalam kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Kelistrikan

Navigasinews– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 111/PUU-XIII/2015 terkait Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menimbulkan perbedaan tafsir antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pemaknaan kata “penguasaan Negara”.

Menurut PLN, pemaknaan penguasaan oleh Negara hanya dikuasai oleh Badan Usaha yang mewakili Negara. Hal ini diutarakan oleh Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, yang mengemukakan bahwa putusan MK itu sebagai penegasan atas hak PLN sebagai penyelenggara tunggal sektor kelistrikan Negara.

Ia menegaskan jika pihaknya memiliki hak eksklusif dan tidak boleh diprivatisasi lembaga apapun, termasuk kementrian.

“Putusannya itu, PLN tidak boleh diprivatisasi, PLN memegang hak eksklusif untuk menjual listrik ke masyarakat. Konteksnya seperti itu menurut saya,” tegas I Made.

I Made juga menegaskan agar pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan pembangkit listrik dan dijual secara langsung kepada masyarakat, untuk segera dihentikan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-undang.

“Pemda-pemda yang jua listrik langsung ke masyarakat, itu nggak boleh lagi’ pungkasnya.

Namun, tafsiran pihak PLN terhadap makna “penguasaan Negara” dalam putusan MK tersebut dibantah oleh pendapat Kementerian ESDM. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan bahwa peranan Negara telah lama hadir dalam mengontrol penyelenggaraan sektor kelistrikan dalam negeri.

Ia juga menjelaskan bahwa keterlibatan Negara dapat terlihat dari intervensi penetapan tarif listrik untuk masyarakat, penetapan wilayah usaha perizinan serta persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan.

“Kontrol Negara masih kuat, yaitu adanya control terhadap harga jual dan tariff listrik kepentingan umum. Tariff listrik masih dikontrol oleh Pemerintah dan DPR atau Gubernur dan DPRD,” jelas Sujatmiko di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (15/12/2016).

Sujatmiko menambahkan, pemaknaan kata “penguasaan Negara” terletak pada peran kebijakan fiskal Pemerintah, bukan berdasarkan monopoli oleh satu badan usaha. (GS)

Be the first to comment on "Putusan MK Atas UU Kelistrikan Timbulkan Perbedaan Tafsir Antara PLN dan ESDM"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*