Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Penertiban Ormas, DPD RI Minta Pemerintah Cabut PP No 58 Tahun 2016

Anggota DPD RI asal Jakarta, Dailami Firdaus

Navigasinews– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dailami Firdaus menilai penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2016 Tentang Perizinan Pendirian Organisasi Mayarakat (Ormas) oleh Warga Negara Asing (WNA), dapat memberikan dampak negative bagi keberlangsungan Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dailami mengungkapkan, regulasi pendirian Ormas asing jelas dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kedaulatan bangsa Indonesia. Pasalnya, pendirian ormas asing belum tentu sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, serta tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Karena jelas ormas asing akan bebas beraktifitas di Indonesia, sedangkan visi dan misinya, serta ideelogi yang mereka terapkan pasti tidak akan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45,” Ujar Anggota DPD RI dari Jakarta tersebut, Kamis (15/12/2016).

Dalam PP No. 58 Tahun 2016, dinyatakan bahwa ormas yang didirikan oleh warga Negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia yang terdiri atas; a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia atau, c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Sedangkan, bunyi pasal 35 PP No. 58 Tahun 2016, yakni Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin prinsip yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan luar negeri dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Karena bunyi pasal tersebut, Dailami mengkritik pelaksanaan PP No 58 yang dinilainya sudah menyimpang. Apalagi belakangan ini diketahui ada ormas yang memakai nama “Bhayangkara” dengan pengurus yang bukan asli WNI.

“Kita lihat saja bahwa saat ini sedang ramai di medsos adanya ormas yang dengan mudahnya memakai nama Bhayangkara, dengan pengurus yang bukan asli warga Negara Indonesia. Penggunaan nama ini apakah sudah ada persetujuan dari pihak Kepolisian dalam hal ini atau seperti apa,”katanya.

Organisasi Masyarakat, lanjut Dailami, bertujuan untuk melindungi sifat dan budaya lokal Kedaerahan yang tetap dalam Ideologi Pancasila dan UUD 45 dalam pelaksanaannya. Karena itu, ia meminta Pemerintah untuk meninjau kembali PP tersebut.

“Saya minta Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mencabut PP (no. 58 Tahun 2016) tersebut demi keutuhan NKRI,” pungkasnya.(GS)

Be the first to comment on "Penertiban Ormas, DPD RI Minta Pemerintah Cabut PP No 58 Tahun 2016"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*