Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bahas RUU Pemilu, Hamdan: Waktu Penyelesaian Sengketa Perlu Diperpanjang

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva

Navigasinews- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa penanganan penyelesaian sengketa pada Pemilu 2019 mendatang tidak hanya mencakup satu tahapan pemilihan, melainkan sampai ke tahapan Pilpres dan Pileg.

Oleh karena penyelesaian sengketa Pemilu 2019 akan memerlukan waktu penyelesaian yang lebih panjang, sehingga penyelesaian sengketa perlu untuk diatur sejelas mungkin dalam revisi Undang-undang Pemiu yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI itu.

“Tentu (penyelesaian sengketa) bisa lebih panjang lgi. Dulu hanya pemilihan DPR, DPD dan DPRD, sekarang ditambah (pemilihan) Presiden, jadi lebih panjang sekarang,” Kata Hamdan pada Jumat (16/12/2016)

Hamdan menyebutkan, penyelesaian sengketa Pemilu memiliki waktu 30 hari masa kerja, sedangkan proses sengketa Pemilu Presiden memiliki waktu 15 hari kerja. Sehingga dinilai perlu penambahan waktu dalam masa kerja persidangan sengketa Pemilu.

“RUU (Rancangan Undang-undang) Pemilu harus diatur soal waktu yang lebih panjang, sebelmnya kan 30 hari (masa kerja), kalau untuk presiden 15 hari. Diperpanjang 45 hari cukup” pungkas Hamdan.(GS)

Be the first to comment on "Bahas RUU Pemilu, Hamdan: Waktu Penyelesaian Sengketa Perlu Diperpanjang"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*