DKPP Usul Banwaslu Dapat Membubarkan Parpol, Ketua DPR: Perlu Dikaji Lebih Lanjut.

Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu Prof. Jimly Asshidqie

Navigasinews- Sidang pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di gedung DPR Senayan, Jakarta, diwarnai adu argumen yang cukup mengejutkan berbagai pihak. Terlebih ketika Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshidqie mengusulkan penguatan lembaga Badan Pengawas Pemiu (Banwaslu) dengan kewenangan  pembubaran partai politik.

Jimly menjelaskan, kewenangan untuk membubarkan partai politik saat ini ada di tangan pemerintah, akibatnya itu akan menjadi upaya potensial partai politik pemenang pemilu untuk membubarkan partai lain, ini dapat menjadi masalah baru di kemudian hari.

“Saat ini pembubaran ada di tangan pemerintah. Ini jeruk makan jeruk. Partai pemenang bisa membubarkan partai lawannya,” jelas Jimly saat menghadiri rapat bersama Pansus RUU Pemilu, Rabu (7/12/2016)

Oleh sebab itu, DKPP mengusulkan agar Banwaslu diperkuat dengan memberikannya legal standing yang jelas untuk memberikan sanksi pembubaran pada parpol yang terbukti melanggar saat Pemilu.

“Jika partai melanggar, Banwaslu harus punya legal standing yang jelas untuk bubarkan partai,” sambung pria yang juga menjabat Ketua Insan Cendikia Muslim Indonesia (ICMI)

Usulan DKPP soal penguatan badan penyelengara Pemilu Banwaslu juga ditegaskan dengan usul yang diajukan Komisioner Banwaslu Nasrullah, ia mengutarakan keinginannya agar kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu diserahkan seluruhnya pada lembaga yang kredibel, yaitu Banwaslu.

“Serahkan sengketa pemilu kepada ahlinya, yaitu penyelenggara pemilu. Kita coba desain proses penyelesaian sengketa pemilu, finalnya ada di Bawaslu RI,” kata Nasrullah.

Nasrullah menambahkan, selama ini penyelesaian sengketa Pemilu ada di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika usul penguatan Banwaslu dapat diterima, maka penyelesaian sengketa tidak perlu lagi dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi.

“Hanya di Bawaslu RI, dan keputusan Bawaslu RI final dan mengikat. Kita tidak perlu lagi badan peradilan lain,” jelas Nasrullah.

Reaksi beragam juga muncul menanggapi Usulan-usalan yang diajukan Badan-badan penyelenggara Pemilu pada saat rapat bersama Pansus RUU yang dipimpin Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria, termasuk Ketua DPR Setya Novanto.

Setya Novanto mengatakan, usulan Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidqie soal usulan pemberian wewenang Banwaslu untuk dapat membubarkan partai politik perlu dikaji lebih lanjut.

“Itu masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Saya sendiri belum tahu persis maksud yang disampaikan tadi karena tidak ikut rapat, jadi masih harus dikaji,” papar Ketua DPR yang sekaligus menjabat Ketua Umum Golkar.

Be the first to comment on "DKPP Usul Banwaslu Dapat Membubarkan Parpol, Ketua DPR: Perlu Dikaji Lebih Lanjut."

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*