bnpt 1 photo bnpt 2_zpsit6thrqt.png

Belajar dari 411 dan 212

M. Arief Rosyid Hasan

Oleh:  M. Arief Rosyid H.
(Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Alumni IVLP, Merial Institute)

Suatu sore di sudut Stasiun Pasar Senen, seorang lelaki paruh baya, berambut keperakan dan berpakaian sedikit kumal berjalan mendekati saya yang duduk di trotoar (4/12). Saat itu saya berada di stasiun ini untuk mengantar seorang famili yang keluar daerah. Saat duduk bersebelahan dia kemudian mengeluarkan pertanyaan perkenalan dan basa basi. Dengan penuh keramahan dia bercerita bahwa dirinya adalah peserta aksi 411 dan 212, yang hendak pulang ke kampung halaman. Cerita itu berlanjut, jelas bahwa ia bangga ikut andil pada kedua aksi tersebut.

Sebut saja namanya Wiyono (60 tahun), seorang petani tebu dari daerah Jawa Timur yang rela meluangkan waktu dan materi selama dua hari di ibukota. Dia meninggalkan dua orang dan plus seorang istri; juga pekerjaan yang membuatnya hidup sehari-hari. Selain dari dia, lebih dari 100-an orang dari daerahnya hadir juga dengan latar profesi yang beragam–pastinya mereka adalah orang yang mengikhlaskan diri berkorban banyak hal untuk momen ini. Mungkin wajar, karena ini adalah reaksi kemarahan. Marah akan pelanggaran hak paling prinsipil manusia, penghargaan atas keyakinan.

Harus diakui, bara amarah dalam aksi damai 411 dan 212 masih menyisakan banyak penjelasan. Tidak sering terjadi, sebuah kemarahan kolektif sanggup diorganisasi menjadi aksi massa yang damai dan tertib, dengan melibatkan massa yang sangat besar, salah satu yang terbesar dalam sejarah republik ini.

Jika akhirnya kemarahan ini dianggap bernuansa politik, tentu tak bisa dihindari, karena persoalannya dipantik oleh seorang calon petahana yang sedang berjuang untuk melanjutkan periode kepemimpinan politiknya di DKI Jakarta.Namun apa yang tampak, barangkali tidak sepenuhnya memperlihatkan akar persoalan. Sebagian analisis mengaitkan aksi 411 dan 212 dalam kerangka yang lebih luas. Yenny Wahid dalam tulisannya di salah satu harian nasional, menyebutkan aksi tersebut muncul dari perasaan terancam yang hinggap dalam kebatinan kolektif umat Islam.

Dalam skema penjelasan ini, aksi 411 dan 212 adalah reaksi balik atas persoalan struktural yang terjadi. Relasi sosial-ekonomi yang timpang antara mayoritas-minoritas tampil menganga di tengah dominasi salah satu kelompok. Negara yang harusnya melindungi warga, malah tampil dengan wajah arogan dan sewenang-wenang, juga menghindari dialog.

Dengan persoalan struktural selaten itu, kondisi kebatinan yang mengiringi momentum 411 dan 212 tak hanya berguna secara taktis untuk merapikan shaf umat Islam, juga perlu dilanjutkan secara strategis dengan usaha-usaha struktural yang berdampak lebih luas baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, juga di bidang lainnya.

Almarhum Cak Nur pernah mengingatkan, umat Islam harus jeli dalam menempatkan dua strategi perjuangan: nahy munkar, yaitu reaksi melawan (fight against) saat kondisi terancam, dan amar ma’rûf, yaitu membangun upaya proaktif untuk terwujudnya suatu cita-cita bersama (fight for).

Karenanya, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar semangat berapi-api dan berkobar saja, melainkan juga kemampuan teknis untuk menyelesaikan akar masalah seperti kesenjangan, kemiskinan, atau kebodohan. Kemampuan teknis yang tinggi ini memerlukan wawasan keilmuan dan keterlibatan yang tulus secara bersama-sama.

Pentingnya Dialog dan Keberpihakan
Pepatah yang berbunyi “Semua masalah berawal dari komunikasi, dan solusinya pun berawal dari komunikasi” terkesan bersahaja, namun tetap relevan, apalagi dalam upaya mengelola keragaman. Keragaman etnis, budaya dan agama, bahkan beda pilihan politik, harus dihindarkan dari kecenderungan saling curiga dan saling merendahkan.

Menguatnya nuansa zero sum game—kalau kami menang maka kamu habis—dalam persaingan politik, tak bisa dibiarkan meluas. Idealisme politik dan keinginan mengubah keadaan secara drastis, revolusi mental, tak bisa dipertentangkan dengan budaya kesantunan, yang bukan saja sudah mengakar dalam masyarakat kita, namun juga dibutuhkan untuk mendorong keterlibatan banyak pihak dalam upaya perubahan.

Sebagaimana disampaikan Azyumardi Azra, pemimpin politik perlu menghindarkan diri dari political incorrectness: sikap, gesture, kebijakan politik-pemerintahan, dan pernyataan yang merendahkan atau mendiskriminasi kelompok masyarakat yang begitu beragam. Tanpa kepatuhan pada prinsip political correctness, negara-bangsa ini dapat hancur berkeping-keping.

Gotong royong menuju perubahan tidak mungkin lahir kecuali dari kondisi kesalingpahaman. Dialog dan silaturahim perlu diperkuat dari dan oleh pemangku kekuasaan. Upaya Presiden Joko Widodo mengundang alim ulama ke istana, bahkan menyambangi kantor NU dan Muhammadiyah, menunjukkan kembali apa yang ia gaungkan di masa pilpres: “Demokrasi adalah mendengar suara rakyat”.

Suasana di istana yang terlihat kerepotan dalam menghadapi kondisi beberapa pekan terakhir ini menunjukkan satu fakta mengejutkan: Presiden menanggung beban sendirian. Kondisi ini bisa terjadi karena pelaporan kepada presiden yang tidak sesuai kenyataan, atau diselimuti bias kepentingan kelompok dan diskriminatif.

Karena itu Presiden Jokowi selalu perlu ditemani oleh lingkaran staf dan penasihat yang objektif, cakap dan terampil membangun komunikasi dengan pihak manapun, tanpa diskriminasi. Suasana positif yang sedang kita bangun bersama, harus diperkuat dengan dialog yang konstruktif dan keberpihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat banyak. Tanpa dialog dan keberpihakan, problem keberagaman akan terus menjadi api dalam sekam dan mengancam pembangunan kebangsaan kita.

Kini 411 dan 212 telah selesai. Islam telah membuktikan kekuatan kolektif sanggup menghardik kekuatan poros besar. Hadirnya Jokowi di Salat Jumat 212 adalah buktinya. Sekarang saatnya kekuatan itu dialihkan untuk memberantas penistaan atas nama agama lainnya. Kita perlu Wiyono-Wiyono lainnya untuk memberantas berbagai kesewenang-wenangan pada agama, seperti halnya yang terjadi di Samarinda dan Bandung. Rasanya kita semua perlu berteriak keras pada segala bentuk penistaan agama, karena itu adalah pelanggaran terhadap hak terdasar manusia. (*)