Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Konflik Internal PKS Memasuki Babak Baru, Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman berpose foto di kantor pusat DPP PKS, Jakarta. [Foto: ROL]

Navigasinews – Konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki babak baru dengan dilaporkannya Presiden PKS sekaligus anggota DPR Fraksi PKS, Sohibul Iman ke Bareskim Polri pada Senin (5/12), di tengah penantian beberapa elite ‘partai dakwah’ termasuk Sohibul Iman atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan Fahri Hamzah atas posisinya sebagai Kader PKS, Anggota DPR F-PKS dan sekaligus Wakil Ketua DPR.

Sohibul Iman dilaporkan kembali dilaporkan oleh Fahri Hamzah melalui Kuasa Hukumnya Mujahid A Latif dengan tuduhan pelanggaran Pasal 310 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Pencemaran Nama Baik kliennya, Fahri Hamzah. Selain itu, Mujahid A Latif yang juga coordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas menyatakan bahwa Sohibul juga diduga melanggar UU No 19/2016 tentang ITE pasal 27, yakni mendistribusikan dan mentransmisikan konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

“Berita bohong yang dicantumkan di situs resmi partai www.pks.or.id mencantumkan bahwa Fahri Hamzah melanggar kode etik ringan sebagaimana putusan MKD, padahal putusan itu tidak pernah ada” tegasnya, senin (5/12) sore.

Konten berita yang kemudian disebut sebagai berita bohong adalahn Fahri Hamzah disebutkan mengatasnamakan lembaga DPR untuk membubarkan KPK dan ‘pasang badan’ terhadap tujuh proyek DPR. Mujahid menambahkan bahwa saat ini posisi Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Implementasi Modernisasi DPR yang telah melalui proses panjang di DPR RI.

“Berita itu mencemarkan nama baik klien kami. Padahal klien kami tidak pernah mengatasnamakan DPR RI untuk pembubaran KPK dan tentang proyek DPR hal ini melalui proses panjang di DPR RI dan Fahri Hamzah adalah dalam konteks dirinya sebagai Ketua Tim Implementasi Modernisasi DPR” tambahnya.

Fahri Hamzah belum bisa dikonfirmasi terkait laporan ini karena sedang memimpin delegasi parlemen Indonesia ke Uzbekistan untuk lawatan dan pemantauan Pemilihan Presiden negeri itu sepeninggal mendiang Presiden Islam Karimov.

Atas laporan ini, Sohibul Iman terancam pidana paling lama 9 bulan untuk pasal pencemaran nama baik pasal 55 KUHP, dan penjara paling lama 6 tahun serta denda Rp 1 Miliar untuk pelanggaran UU ITE

Be the first to comment on "Konflik Internal PKS Memasuki Babak Baru, Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*