Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bahas Kasus Ahok, Kejaksaan Agung Raker Dengan Komisi III DPR

Jaksa Agung M Prasetyo

Navigasinews – Jaksa Agung M Prasetyo akan menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR. Rapat kerja tersebut, salah satunya akan dibahas kemajuan penanganan kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Banyak hal. Soal kinerja, target ke depan. Termasuk masalah kelanjutan hasil raker lalu. Termasuk kasus-kasus aktual yang ada sekarang” ujar Prasetyo saat ditanyakan wartawan apakah juga akan membahas kasus Ahok di Kompleks Parlemen Senayan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Sementara itu, Berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dari Kejagung. Menurut Prasetyo hal tersebut semestinya diapresiasi.

“Karena ada permintaan cepat dari banyak pihak, harus dipahami. Mestinya diberikan apresiasi. Meski cepat tapi tetap profesional,” papar Prasetyo.

Senada dengan Prasetyo, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaidi Mahesa mengatakan dalam rapat nanti akan membahas berbagai hal. Salah satunya soal kasus Ahok.

“Ya di sini ada macam-macam kasus-kasus Ahok pada fumigation macam-macam segala sesuatu yang hari ini berkembang di tengah masyarakat termasuk laporan laporan yang ada di Komisi III yang berkaitan dengan persoalan persoalan penanganan kejaksaan,” ungkap Desmon.

Terpisah, Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hajar mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak boleh netral melainkan harus memihak kepada masyarakat dalam menangani kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kejaksaan itu fungsinya mendakwa dan memuntut karena mewakili korban, karena itu pula kejaksaan tidak bisa dan tidak boleh netral karena harus berpihak kepada masyarakat sebagai korban,” ungkap Abdul sebagaimana dilansir Okezone, Selasa (06/12/2016)

Abdul mengingatkan agar Jaksa Agung profesional dalam menangani kasus tersebut, mengingat kasus itu sangat sensitif dan politis karena Ahok selaku tersangka merupakan salah satu kandidat calon gubernur DKI Jakarta. “Yang paling penting kejaksaan dituntut profesional mendakwa tersangka dan membuktikannya bersalah dalam persidangan,” lanjut Abdul.

Be the first to comment on "Bahas Kasus Ahok, Kejaksaan Agung Raker Dengan Komisi III DPR"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*