Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Menyulam Kebangsaan

Saifuddin Al Mughniy (Direktur OGIE Institute Research and Political Development)

Penulis: Saifuddin Al Mughniy (Direktur OGIE Institute Research and Political Development)

Ada keharuan, kesedihan dan kegembiraan saat bangsa ini merdeka, sangat sulit bagi kita untuk menerima secara akal sehat betapa “kenyataan” berbangsa dan bernegara terhimpit dengan rasa takut, mengerikan diantara bedil para kolonialisme belanda. Rakyat tertekan, hidup dalam ketakutan, kengerian, trauma serta beban psikologis yang lainnya. Betapa harapan kemerdekaan kian mencekam, penderitaan secara ekonomi, bahan bakar yang langkah, serta penyakit mewabah dan itu sangat berpengaruh terhadap mentalitas rakyat untuk menuju cita-cita kemerdekaan.

Fase demi fase terus di dorong untuk mewujudkan gagasan kemerdekaan, tahun 1908 adalah momentum awal untuk mendorong ide cita-cita nasionalisme, termasuk isu pendidikan menjadi entri point bagi proses lahirnya Budi Oetomo. Tentu kita tidak lagi berada pada jebakan “persepsi” terhadap apa dan bagaimana peran BU selanjutnya dan sejauhmana harapan politik yang di inginkannya sesuai cita-cita masyarakat Indonesia. Namun menjelang 20 tahun kedepan tepatnya tahun 1928 yang kemudian di dorong dengan keinginan yang kuat maka lahirlah komitment “kebangsaan” dengan konsensus politik kaum muda yang kemudian di kenal dengan Sumpah Pemuda, walau secara kritis bahwa komitment ini sekedar suara di takdir bangsa.

Namun sejarah panjang itu kemudian tidaklah berhenti di titik ini, proses kemerdekaan terus di gelindingkan walau situasi politik “instabilitas”. Tetapi semangat etnik yang merupakan periode awal untuk melahirkan nation terus bergelora, hingga sampai pada puncak konsensus politik yang penuh dengan “keterpaksaan sejarah” dikumandangkan proklamasi kemerdekaan sebagai “petanda” bahwa Indonesia merdeka walau “kemerdekaan” ini sesungguhnya berada ditengah himpitan kolonialisme dan sosialisme yang cendrung berpengaruh dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat itu tentu bukanlah masa di mana founding fathers tengah “menyulam Kebangsaan” tetapi satu fase merebut kebangsaan, dari situ perjalanan heterogenitas dilebur dalam “kuali” satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Tidaklah mudah hal ini dilakukan sebab perkarn kebangsaan saat itu berbenturan dengan berbagai persoalan baik secara internal maupun7 secara eksternal. Secara internal dari fase kemerdekaan 1945, Pemilu 1955 hingga kepada dekrit presiden tahun 1959 adalah menjadi perkara pembangunan infra struktur politik dan pembenahan pemerintahan. Sementara secara eksternal, adanya gangguan keamanan dengan munculnya agresi militer Belanda setelah gagal dari setiap perjajnjian politik yang di gelar. Ini membuktikan kepada kita bahwa merebut “trust” untuk sebuah kemerdekaan bukanlah hal yang mudah dan gampang.

Maka benar menurut para analis politik yang mengatakan bahwa merebut sesuatu itu mudah tetapi mempertahankan itu sulit. Hal ini sejalan dengan perkembangan realitas politik saat ini, liberalisasi politik yang telah meminggirkan politik yang bermaindset Pancasila, pada prinsipnya juga hampir menghilangkan ruh politik yang dibangun dari kerangka kemerdekaan, nasionalisme, ke-Indonesiaan yang kuat, justru melahirkan politik transaksional yang cendrung merusak sendi-sendi demokrasi. Bahkan secara kritis saya katakan bahwa dengan nalar kita yang rendah “demokrasi”pun mengalami reduksi dan stagnasi yang sangat kronis.

Proses politik yang terbuka yang kemudian di kenal dengan Pilkada, dimana ruang-ruang publik di buka selebar-lebarnya, konflik horizontal yang sulit terhindari, politik yang saling menyandera, bargaining position antar geng penguasa, transaksi hukum diruang yang gelap, penguasaan ekonomi yang monopolistik, benturan budaya, sampai kepada agama yang terseret dalam black campaign politik.

Kemarahan-kemarahan berdemokrasi sepertinya trend dalam fenomena masyarakat, peng-taklikan yang berlebihan pada mazhab yang sulit untuk dibendung kian merambah menjadi instrument yang sangat menakutkan, perpecahan kian menjadi serba serbi republik, belum lagi partai politik yang nampak “bersemedi” membiarkan rakyatnya larut dalam kemarahan. Pemimpin yang tak lagi mampu menjaga lisannya berakibat fatal pada aspek sosial. Sederhananya, pemimpin yang tak mampu menjaga hasrat politiknya maka cendrung korup, sementara pemimpin yang tak mampu menjaga lisannya maka cendrung menciptakan kemarahan.

Oleh sebab itu, saat ini bangsa kita tengah dalam ujian ber-kebangsaan, terkoyak sebab pemimpin telah berada dalam ruang Entre En Soi dan Entre pour soi (sadar dalam ketidaksadaran, (baca ; Sartre). Dan saya kira NKRI ini tegak karena perjuangan dari berbagai kalangan, negara yang tak mengenal mazhab bernegara dimana ras, suku, agama, etnik dan budaya melebur menjadi satu dalam bingkai kebhinnekaan, berbeda tetapi tetap satu juga.

Menyulam kebangsaan tentu tidaklah mudah, butuh kearifan nation, religion, culture, leadership, kepekaan sosial dari berbagai unsur dan elemen di bangsa ini. Bagaimana kearifan Nelson Mandela dengan konsep “memaafkan”, bagaimana kennedy dengan spirit kebangsaannya dengan ungkapan “jangan pernah bertanya seberapa besar negara berikan sesuatu kepadamu, tepai bertanyalah seberapa besar yang engkau berikan untuk negaramu, dan bagaimana bangunan kearifan intelektual dari Mahatma Gandhi, serta Soekarno dengan semangat pembaharuannya menuju Indonesia yang berkeadilan.

Disini kita perlu belajar dan memetik hikmah sebuah perjalanan kebangsaan, ramahlah agar tak menimbulkan “marah”, Negara, budaya, dan agama adalah satu kesatuan nasional yang perlu dirawat, tak membiarkan terpisah karena “politik kepentingan”, kepentingan politik harus disingkirkan demi sebuah bangunan nation state yang berperadaban. Local genius dan local wisdom harus menjadi mainstream dari sosok dan wajah republik yang sementara ini menyulam kebangsaannya.
Bernegara tak cukup merebut kekuasaan lalu menafikkan yang lain, sebab negara hanya sebagai locus dalam ilmu politik, sementara kekuasaan sebagai fokusnya terkadang sebagian kita terjebak pada persepsi serta ambiguitas kekuasaan. Hasrat yang berlebihan menjadikan “menstrubasi” negara yang terlalu dini, kurang memberi kepuasaan kepada rakyat maka menimbulkan protektif dan anomali.

Semuanya itu harus diretas melalui proses kesadaran berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melahirkan sense of belonging terhadap nation state, sebab hanya dengan cinta, kasih sayang, gotong royong, tepo seliro, kebersamaan, yang dapat melahirkan prinsip berbangsa dan bernegara yang ber-kemanusiaan (humanisme) dengan peradaban ke-Indonesia-an.

**

Be the first to comment on "Menyulam Kebangsaan"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*