Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Ada Apa Dengan Badan Intelijen Negara?

ilustrasi: Lambang Badan Intelijen Negara

Navigasinews – Sejumlah kabar beredar di media sosial berisi informasi tentang hasil rapat koordinasi komite intelijen pusat (Kominpus). Informasi tersebut disebarluaskan oleh sebuah akun Facebook Alif Al Hafidz.

Akun Facebook Alif Al Hafidz itu memposting hasil Rakor Kominpus teleconference Ka-BIN Jenderal Budi Gunawan di statusnya. Ada 11 poin hasil ‘Rakor Kominpus’ yang disebarkan akun tersebut.

Salah satunya yakni “Kelompok yang ada saat ini ada 2 pok yaitu: Pok yg murni menuntut hukum dan Pok yg menginginkan makar,” tulis akun facebook Ali Al Hafidz pada poin ke enam.

Screenshoot Facebook Alif Al Hafidz (sumber: detik.com)

Screenshoot Facebook Alif Al Hafidz (sumber: detik.com)

Screenshoot Facebook Alif Al Hafidz (sumber: detik.com)

Screenshoot Facebook Alif Al Hafidz (sumber: detik.com)

Meluasnya informasi tersebut mendapat respon yang cenderung panik dari kalangan Badan Intelejen Negara. Deputi-VI BIN Bidang Komunikasi dan Informasi Sundawan membantah kebenaran informasi tersebut dan mengungkap bahwa informasi yang benar adalah yang berasal dari dirinya dan bersifat satu pintu sebagaimana dilansir oleh detik.com, Kamis (17/11/2016).

“Itu tidak benar. Kalau informasi tersebut bukan dari Deputi-VI BIN yakni saya sendiri, itu dipastikan tidak benar,” ujar Sundawan pada detikcom.

Sementara itu, Stafsus Deputi VI BIN bidang Infokom M Adamsyah WH melalui keterangan tertulis, menyatakan, situasi dan kondisi politik di masyarakat tengah dipengaruhi euforia atas proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

“(Kondisi itu) memungkinkan pihak-pihak tertentu memanfaatkan momentum yang ada untuk menyampaikan berita yang tidak benar,” kata Adamsyah sebagaimana dilansir oleh kompas.com, Kamis (17/11/2016).

Pemerintah maupun masyarakat membutuhkan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Media sosial adalah salah satu sumber informasi yang bergerak begitu mudah dan cepat.

Informasi yang tidak benar memanglah sangat mengkhawatirkan jika hal tersebut beredar luas, apalagi jika informasi yang tidak valid itu berasal dari lembaga intelejen negara. Presiden RI ke-6, Susilo bambang yudhoyono (SBY) pernah mengingatkan bahaya jika BIN error.

“Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelijen ‎failure, intelijen error,” tegas SBY saat menggelar konfrensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2016).

SBY menjelaskan, intelijen failure terjadi akibat pemberi informasi menyampaikan informasi yang kurang atau berlebihan. Contohnya, saat intel menyampaikan bahwa aksi demonstrasi hanya akan diikuti oleh ratusan massa, tapi kenyataannya ada puluhan ribu pengunjuk rasa.

“Aman-aman saja Pak, tenang-tenang saja. Sudah tidur-tidur saja, ini nggak ada apa-apa, paling unjuk rasanya 500 orang. Tiba-tiba 50 ribu. Terjadi sesuatu, semua tidak siap,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengingatkan agar intelijen jangan asal tuduh jika ada pertemuan di luar pemerintahan. Intelijen juga jangan memberikan informasi yang tidak benar.

“Intelijen harus akurat, jangan berkembang menjadi intelijen yang ngawur dan main tuduh. Saya kira bukan intelijen seperti itu yang harus hadir di negeri tercinta ini karena amanah reformasi kita jelas, kita ingin mereformnasi tatanan budaya yang cara-cara yang dulu terjadi di era otoritarian yang tidak tepat kita ubah menjadi tatanan yang tepat dengan iklim dan suasana negara demokrasi,” ujar SBY.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanggapi hal tersebut dengan nada santai. Dirinya menganggap bahwa intelijen merupakan manusia biasa dan bisa saja salah.

“Namanya manusia kadang-kadang bisa benar, nggak benar. Bisa error dan nggak error,” ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama Wapres JK di Beranda Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016).

Informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam analisa kebijakan pemerintah. Masyarakat pun membutuhkannya agar dapat memahami situasi negara yang sebenarnya. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis ‎Almasyhari Harusnya BIN Tidak Kecolongan Lagi sebagaimana dilansir dari suara.com (15/11/2016).

“Harapannya BIN tidak kecolongan lagi. Tapi kalau saya melihat, memang peralatannya masih relatif kurang canggih, dan Pak Budi Gunawan juga baru memulai soalnya,” tutur Kharis.

(IRA)

Be the first to comment on "Ada Apa Dengan Badan Intelijen Negara?"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*