Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Gelar Perkara Terbuka Pertama Kali Dalam Sejarah Polri

Suasana Gelar Perkara Penistaan Agama

Navigasinew – Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilakukan pada hari Selasa (15/11/2016), di Mabes Polri, Jakarta.

Gelar perkara terbuka tersebut merupakan sejarah bagi hukum di Indonesia karena pertama kali dilakukan Polri dalam menangani berbagai kasus. Biasanya Polri hanya melibatkan unsur internal untuk gelar perkara.

Berbagai pihak mengapresiasi langkah Polri menggelar perkara terbuka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk transparansi Polri dalam menangani kasus sehingga penanganannya bisa disaksikan seluruh warga Indonesia secara terbuka.

Selain itu, langkah itu telah menepis berbagai dugaan yang merebak di masyarakat bahwa penanganan kasus tersebut mendapat intervensi sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sesuai hasil penyelidikan.

Presiden RI Joko Widodo beberapa kali mengungkapkan dalam setiap pertemuan bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum dalam perkara tersebut.

Polri mengundang pihak luar, seperti Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional, sebagai pengawas.

Tugas mereka hanya mengawasi, bukan dimintai keterangan. Adapun pelaksanaan gelar perkara tetap tertutup dari sorotan media.

Para ahli tersebut juga dihadirkan dalam gelar perkara hari ini.

“Gelar perkara penyelidikan secara terbuka terbatas dengan menghadirkan pihak terlapor dengan ahlinya. Kemudian, juga ada ahli yang ditunjuk penyidik sendiri,” ujar Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Gelar perkara dimulai dengan penyampaian hasil penyelidikan oleh tim penyelidik kasus Ahok.

Penyelidik juga memperlihatkan sejumlah bukti, salah satunya video yang diunggah di YouTube.

Penyelidik juga membacakan poin penting dari hasil permintaan keterangan para saksi dan ahli. Selama proses penyelidikan, sekitar 40 saksi dan ahli dimintai keterangannya.

Para ahli kemudian memberi tanggapannya atas poin-poin laporan sesuai dengan keahliannya, yakni dari segi bahasa, pidana, dan agama.

“Nanti dari pihak terlapor menyimak dan memberi keterangan tambahan ataupun koreksi atau bukti tambahan yang disampaikan pada penyelidik,” kata Ari.

Setelah itu, segala sesuatu yang disampaikan dalam gelar perkara akan dicatat dan dijadikan pertimbangan penyidik.

Hasil gelar perkara itu akan mendapatkan apakah pernyataan Ahok mengandung unsur tindak pidana penistaan agama atau tidak.

Ari mengatakan, nantinya penyidik berhak menyimpulkan apakah perkara ini bisa ditingkatkan statusnya ke penyidikan atau tidak.

“Kemudian dilaksanakan perumusan untuk merekomendasi kepada penyidik apakah nanti perkara dianggap cukup bukti sehingga dilaksanakan penyidikan atau bukan dianggap tindak pidana, maka dianggap selesai,” kata Ari.

Sementara itu, Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum.

Ahok bahkan mengaku siap jika statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Hal tersebut diutarakannya di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016). Ia telah ikhlas bila dirinya dijadikan tersangka, terkait kasus dugaan penistaan agama.

“Saya percaya kepolisian itu pasti profesional jadi apapun putusan yang dilakukan polisi saya pasti ikut. Termasuk kalau dijadikan tersangka pun saya percaya polisi memutuskan yang baik, ini pasti secara profesional jadi saya akan terima,” ucap Ahok.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin (Akom) meminta seluruh masyarakat menghormati proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang saat ini sedang berjalan. Apapun hasilnya, Ade meminta semua pihak menghormatinya.

“Negara ini ada masalah dalam demokrasi harus selesaikan secara hukum, walaupun penegakan hukum belum begitu baik, kita sudah mulai harus menghormati apapun keputusan dari penegak hukum,” ujar Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).

Ade Komarudin berharap semua pihak bisa menerima hasil gelar ini untuk tegaknya hukum di negeri ini.

[RVA]

Be the first to comment on "Gelar Perkara Terbuka Pertama Kali Dalam Sejarah Polri"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*