Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Setara Institute Nilai Gelar Perkara Terbuka Tidak Masalah

Basuki Tjahaja Purnama saat memberi keterangan kepada awak media sebelum diperiksa Bareskrim Polri

Navigasinews – Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, mengemukakan, rencana Polri melakukan gelar perkara secara terbuka untuk kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak masalah. Gelar perkara hanya teknis penyelidikan yang dilakukan Polri.

“Gelar perkara adalah teknis kerja kepolisian yang biasa dikenal dalam proses penyidikan. Pada tahap penyelidikan tidak ada dasar hukum penyelenggaraan gelar perkara, meskipun praktiknya kepolisian sering melakukan gelar perkara. Dengan demikian, ada atau tidak adanya dasar hukum gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak perlu menjadi perdebatan, karena pada dasarnya gelar perkara hanyalah teknik kerja penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana,” kata Ismail di Jakarta, Rabu (9/11).

Ia menjelaskan, kasus yang menimpa BTP masih pada fase penyelidikan. Sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Menurutnya, pernyataan banyak pihak yang mengatakan gelar perkara terbuka tidak dikenal dalam proses penyelidikan ditujukan untuk melindungi hak asasi warga dari judgement bahwa seseorang dinyatakan bersalah padahal belum adanya alat bukti yang cukup atau tidak terpenuhinya unsur pidana. Salah satu asas presumption of innocence (praduga tidak bersalah) merupakan salah satu asas yang harus dipedomani untuk memenuhi standar due process of law.

“Apakah gelar perkara pada tahap penyelidikan akan melanggar hak BTP sebagai terlapor dalam kasus penodaan agama? Dalam situasi dimana BTP telah ‘dihakimi’ secara terbuka melalui aksi-aksi massa, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan gelar perkara terbuka sehingga independensi penyidik bisa dikontrol,” ujar Ismail yang juga pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dia menambahkan dasar gelar perkara terbuka dan dilakukan pada tahap penyelidikan juga secara implisit dimungkinkan sebagaimana diatur pada Pasal 71 Peraturan Kapolri No. 14/ 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun dia mengingatkan gelar perkara hanya melibatkan unsur-unsur yang relevan seperti pelapor, terlapor, penyidik, dan bagian pengawasan penyidik (Wasidik) Polri.

Ismail menilai, rencana pelibatan anggota Komisi III DPR dalam gelar perkara adalah kekeliruan, karena Komisi III bukan penyidik dan bukan penegak hukum. Rencana pembentukan Tim Pengawas Kasus, lanjut dia, juga merupakan langkah off side, karena fungsi pengawasan DPR adalah mengawasi pemerintahan dalam menjalankan perintah UU bukan mengawasi kasus-kasus secara spesifik. Keterlibatan Komisi III DPR hanya akan mengundang potensi politisasi lebih jauh dan mengikis independensi penyidik.

“Gelar perkara terbuka adalah kreasi teknik kerja institusi Polri untuk menepis keraguan publik atas independensi Polri dalam kasus ini dan tidak melanggar hukum,” tutupnya.

Sumber: Beritasatu

Be the first to comment on "Setara Institute Nilai Gelar Perkara Terbuka Tidak Masalah"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*