Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Baik

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayoga (kanan) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjojo (kiri), menanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemkop dan UKM bersama tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Koperasi dan BUMDes yang ditandatangani di Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (23/9) Foto: Beritasatu

Navigasinews – Koperasi syariah berkembang baik di Indonesia. Meski jumlahnya saat ini masih minim, namun menunjukkan pertumbuhan positif.

Demikian dikatakan Deputi Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, saat menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Tingkat Tinggi dengan Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah, di Surabaya Jumat (28/10) sebagaimana dalam siaran persnya.

Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan angggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun.dengan volume usaha Rp 5,2 triliun.”Perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT,” kata Braman.

Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah bertujuan untuk akselarasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga mendorong akses keuangan inklusif dlm pendalaman pasar keuangan, meningkatkan akses keuangan masyarakat termasuk optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf untuk kegiatan produktif.

Braman menjelaskan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini mengelola sebanyak 145 lembaga wakaf. Ada pun Kemkop dan UKM juga telah memfasilitasi 103 KSPP sebagai pengumpul wakaf dan zakat. Potensi wakaf pertahun mencapai Rp11,4 triliun. “Ini potensi yang luar biasa dan sangat menjanjikan bagi pengembangan keuangan syariah Indonesia,” tegas Braman.

Braman mengatakan, diperlukan pedoman akuntasi dalam pelaporan dana wakaf. Karena itu, perlu disusun pedoman sistim akuntansi (PSAK) wakaf yang merupakan amanat Peraturan Menteri koperasi dan UKM No 16/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. “Pada pasal 27 disebutkan KSPPS wajib melakukan kegiatan mal (menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat infaq dan wakaf),” kata Braman.

Selain itu untuk memperkuat keungan syariah di Indonesia Kemkop dan UKM akan memperkuat dukungan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai lembaga APEX khususnya pembentukan jaringan APEX koperasi syariah.

Sumber: Beritasatu.com

Be the first to comment on "Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Baik"

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*